Revisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata Jonan

  • Revisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata Jonan
  • Revisi PP I/2014 untuk Siapa? Ini Kata Jonan
Ekonomi

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, revisi PP Nomor 1/2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara (minerba), bukan untuk satu badan usaha tertentu saja.

"Kita pemerintah juga tidak membuat PP untuk satu badan usaha, tapi untuk sebuah sektor," tutur Menteri Jonan saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa malam (10/1/2017).

Menurutnya, hal ini penting, di mana pemerintah juga akan mengikuti substansi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Sehingga tidak ada pelanggaran peraturan, semuanya harus sesuai dengan perundangan. "Jadi ini juga satu upaya perbaikan implementasi UU dari waktu ke waktu sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah," ujarnya.

Jonan menjelaskan, dalam perubahan tersebut, juga akan mencantumkan apa yang nantinya didelegasikan kepada menteri terkait, yakni mengenai kewajiban perubahan kontrak karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Serta kewajiban divestasi, perpanjangan waktu ekspor konsentrat dengan kewajiban membangun smelter serta masalah luas wilayah usaha, pajak ekspor dan kewajiban pengelolaan ekspor bijih kadar rendah.

"Ini akan dibahas segera. Mudah-mudahan dalam satu dua hari selesai PP-nya (revisi). Kalau PP selesai, maka Permen untuk implementasi detailnya juga akan diselesaikan. Memang harus diundangkan melalui Kemenkumham, dan memakan waktu satu dua hari. Jadi mudah-mudahan satu dua hari bisa selesai semua," pungkasnya. [ipe]




Warta Sejenis

memuat...

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!