Inilah Modus Unik WNA Miliki Pulau Pribadi

  • Inilah Modus Unik WNA Miliki Pulau Pribadi
  • Inilah Modus Unik WNA Miliki Pulau Pribadi
Ekonomi

Jakarta - Ternyata, banyak sekali modus orang asing menguasai pulau di Indonesia. Termasuk cara unik yang disamppaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Kata Menteri Sofyan, banyak warga negara asing (WNA) yang tertarik untuk memiliki pulau di Indonesia. Mungkin karena keindahan alam, atau lokasinya yang strategis. Namun, untuk memilikinya bukan perkara mudah. Bukan saja perlu uang besar, namun legalitas hukum bisa menjadi sandungan.

Nah, untuk 'menukangi' masalah legalitas kepemilikan pulau, warga negara asing itu, rela untuk menikah dengan warga setempat."Sebenarnya orang asing tidak boleh memiliki hak milik, caranya ya dia kawinin (menikahi) orang Indonesia, atas nama istrinya," kata Menteri Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/01/2017).

Mantan Menko Perekonomian di Kabinet Kerja Jilid I ini bilang, sebetulnya hal itu, sah-sah saja. Karena, aturan yang berlaku di Indonesia membolehkan. Yang tidak boleh adalah menguasai 100 persen lahan di pulau tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Sebenarnya enggak ada masalah juga, kalau misalkan nama istrinya boleh aja, nanti toh tanah itu tidak bisa dibawa, yang paling sekarang ini mengawinkan untuk mendapatkan hak milik aja, itu hukum yang kita atur," paparnya.

"Tapi secara hukum orang boleh kuasai sampai dengan 70 persen, tapi alasannya harus jelas, misalnya bahwa pantai itu harus publik bisa akses, dan nilai ekonomisnya bisa dimanfaatkan warga setempat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengungkap tekadnya untuk menertibkan kepemilikan pulau-pulau pribadi di Indonesia.

Salah satu cara yang bakal ditempuhh sang menteri adalah merapikan regulasi atau aturan yang masih banyak tumpang tindih. Selain itu, optimalisasi potensi di pulau tersebut, lebih digalakkan. Sehingga bisa berkontribusi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[ipe]




Warta Sejenis

memuat...

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!