Bisnis Online Jadi Potensi Penyelamat Penerimaan Negara

Placeholder
Ekonomi

Jakarta - Tax amnesty telah menyelamatkan jurang shortfall (selisih antara target dan realisasi) penerimaan pajak yang sangat besar pada tahun lalu. Kendati masih ada sisa tiga bulan pelaksanaan tax amnesty di tahun ini, namun perolehanya diprediksi tak akan banyak membantu seperti tahun lalu.

Lantas, cara apa lagi yang bisa mendorong penerimaan pajak tahun ini yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.304,7 triliun untuk dapat terpenuhi? Chief Economic dari Skha Institute for Global Competitiveness, Eric Sugandi mengatakan, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan mengintensifkan setoran yang bersumber dari pajak.

Dia menjelaskan, pemerintah perlu selektif untuk memilih objek pajak yang bisa dioptimalkan. Jangan sampai masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan tarif pajak.

Menurut Eric, pemerintah harus mengejar objek pajak yang selama ini belum tercover, misalnya dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan (PPh) di kegiatan ekonomi informal yang punya nilai besar.

"Seperti bisnis jual beli barang online," kata Eric pada , Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Dia mengatakan, selama ini masih banyak kegiatan perdagangan seperti bisnis online yang tidak terekam dan terlacak pemerintah sehingga lolos dari kewajiban pajaknya. Potensi ini yang bisa digarap pemerintah untuk memaksimalkan potensi pajak.

Hal ini sesuai dengan misi Pemerintah Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara (ASEAN) pada 2020 dengan transaksi e-commerce diproyeksikan mencapai USD130 miliar di 2020.



Warta Sejenis

memuat...

Warta Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!